3401409003
Jurusan Pend. Sosiologi Antropologi FIS Universitas Negeri Semarang
ABSTRAK
Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Tujuan Pendidikan Nasional, Pendidikan merupakan pilar tegaknya bangsa; Melalui pendidikanlah bangsa akan tegak mampu menjaga martabat, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan 5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.
Kata kunci : Pendidikan nasional, visi&misi, pendidikan sebagai sistem
PENDAHULUAN
Di mulai dari zaman penjajah dan adanya politik balas budi pendidikan baru di mulai di Indonesia, singkatnya dahulu ada pendidikan yang di hadirkan oleh para penjajah untuk kalangan bangsawan dan para pamong desa yang di anggap membantu dalam urusan penjajah, lama kelamaan ada gerakan pendidikan oleh ki hadjar dewantara dengan mendirikan taman siswa, yang di dirikan oleh tiga serangkai, gerakan oleh kaum perempuan di mulai oleh R.A, Kartini yang melihat ketidak adilan yang di alami kaum perempuan apalagi dari keluarga miskin yang nasibnya hanya brujung di dapur saja, sampai pada kemerdekaan RI barulah ada tujuan jelas kemana pendidikan di indonesia akan di bawa, Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 agustus 1945, bangsa Indonesia telah bertekad meningkatkan kecerdasan bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ketinggalan yang di akibatkan oleh politik penjajah, telah di jawab dengan tegas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dalam kalimat: “”….mencerdaskan kehidupan bangsa…”, dan selanjutnya di jabarkan dalam pasal 31: “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.” Hal ini membuktikan adanya langkah pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia, sehingga tidak mustahil masalah pendidikan dalam operasionalnya akan semakin luas pula. Pemerataan pendidikan juga telah menjangkau segala lapisan masyarakat di perkotaan dan pedesaan, termasuk anak pegawai dan pekerja, para pegawai sendiri, serta pekerja sampai pembantu rumah tangga yang ingin meningkatkan karirnya memanfaatkan kesempatan yang baik itu. Jika penanganan masalah pendidikan hanya berlandas teori Tohrendike yakni pemberian ganjaran (reward) bagi yang patuh dan berhasil agar cenderung di ulang-ulang, akan tetapi sebaliknya memeberi hukuman (punishment) sampai jera bagi yang tidak patuh atau melanggar larangan, tanpa memperhatikan faktor-faktor sosiologisnya, pendidikan kita akan kurang sukses. Teruama bagi pesrta didik yang kondidi soial-ekonominya kurang menyenangkan serta sarana dan prasarana pendidikannya kurang memadai, maka tanpa memperhatikan peranan sosiologi pendidikan dengan seksama, pendidikan pun akan kurang berhasil pula. Sampai sekarang di tahun 2010 kita masih mendapati fakta bahwa orang yang tak mampu membayar takkan bisa masuk sekolah, walaupun program-program pemerintah berganti-ganti tapi belum semua rakyat merasakan dunia pendidikan, yang disebut sebagai Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Untuk mewujudkan cita-cita ini, diperlukan perjuangan seluruh lapisan masyarakat. Tujuan Pendidikan Nasional, Pendidikan merupakan pilar tegaknya bangsa; Melalui pendidikanlah bangsa akan tegak mampu menjaga martabat. Dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, disebutkan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
GAGASAN
Pendidikan juga merupakan sistem sosial, menurut Talcott parsons(1902-1979) ada empat fungsi penting dalam sistem sosial yaitu AGIL : adaptation(adaptasi): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat, sistem harus menyesuaikan dengan lingkungannya, goal attainment(pencapain tujuan): sebuah system harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya, integration(integrasi): sebuah system harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya, system juga harus mengatur dengan fungsi lain (A,G,L), latency(pemeliharaan pola): system harus melengkapi, memelihara & memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi, empat system tindakan ini tidak muncul dakam kehidupan nyata hanya digunakan sebagai alat untuk menganalisis kehidupan nyata, dalam system social terdiri dari sejumlah aktor individual yang saling berinteraksi dalam lingkungan tertentu mereka mempunyai motivasi untuk mencapai kepuasan yang didefinisika dan di mediasi dalam kultur yang terstruktur, masyarakat adalah kolektifitas relative mencukupi kebutuhanya sendiri(individu&kelompok) dengan kata lain masyarakat miskin tetap ingin mengenyam pendidikan sebagai kebutuhan dasar walaupun system sosialnya memaksa untuk tidak dapat masuk kedalam dunia pendidikan. R.K Merton mengungkapkan dalam tataran fungsi dapat dianalisis dengan tiga konsep: fungsi manifes, fungsi laten, disfungsi, fungsi manifest adalah suatu tindakan di maksudkan untuk menolong bagian tertentu dalam suatu system(dalam pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa) fungsi laten adalah konsekuensi tindakan manusia yang tidak diharapkan yang dapat membantu penyesuaian diri suatu system(dalam pendidikan nasional adanya sekolah-sekolah gratis swadaya masyarakat atau swasta) kedua fungsi tersebut merupakan wujud dari fungsi, disfunsi merupakan konsekuensi yang mencederai masyarakat, yang mengganggu keseimbangan system di masyarakat(dalam pendidikan nasional adanya alokasi dana yang tak seharusnya). Oscar lewis (1966) bahwa golongan miskin menjadi miskin karena mereka miskin, anak-anak makan tidak layak, menerima pendidikan yang minim, dan menerima anggapan keluarga atau teman sejawat bahwa kemiskinan sebagai suatu keniscayaan. Perlman (1976:247) bahwa kemiskinan berfungsi sebagai sarana untuk menafsirkan realitas social dalam benuk melayani kepentingan-kepentingan mereka yang berkuasa. Marxisme (1818-1883) menyatakan bahwa para ekonomis dan politis bekerja aktif untuk menciptakan kemiskinan. Abraham maslow (1908-1970),dalam hirarki kebutuhan maslow, bahwa kebutuhan akan keamanan dan rumah yang stabil, pakaian, dan jadwal makanan yang teratur membayangi murid-murid untuk belajar.
PENUTUP
Dalam dunia pendidikan di Indonesia perlu adanya pemerataan pendidikan agar terwujudnya visi dan misi pendidikan nasional, tidak dapat di pungkiri bahwa banyak faktor penghambat terwujudnya tujuan pendidikan nasional tersebut. Sudah terlalu lama sistem pendidikan di Indonesia masih menggunakan tinggalan kaum penjajah yang belum tentu bisa di aplikasikan kepada seluruh penduduk di Indonesia, jadi diperlukan sistem di dalam atau diluar pendidikan yang fleksibel dan bebas dari unsur korupsi yang sudah melekat di Indonesia.
Daftar Pustaka
Agus slim.2007.”Teori Sosiologi Klasik & Modern.Sketsa Pemikiran Awal.” UNNES Press,:Semarang
Ary H.gunawan.2000.”Sosiologi Pendidikan.Suatu Analisis Sosiologi Tentang Pelbagai Problem Pendidikan.”PT Rineka Cipta:Jakarta
Dede Rosyada.2004.”Paradigma Pendidikan Demokratis.Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan.”Kencana,:Jakarta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar